Dari dua kali pemilihan langsung dimenangkan oleh orang Jawa sebagai Presiden Indonesia, dilanjutkan pada tahun 2014 dan 2019 terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Indonesia ketujuh dengan gaya fenomenal dari walikota hingga menuju kursi Istana yang tidak melepas konsepsi prilaku politik sebagai orang jawa

Politik jawa pada saat ini masih menjadi kekuatan dalam Se gjennom dette nettstedet kancah perpolitikan di Indonesia. Argumen ini dapat dilihat dari dominasi orang jawa dalam kancah perpolitikan nasional. Terbukti secara aklamasi orang jawa terpilih secara aklamasi terpilih sebagai presiden dari periode ke periode. Sejarah mencatat dimulai dari rezim orde lama (Orla) dan Orde baru (orba). Terpilihnya seoeharto sebagai presiden Indonesia kedua pemerintahan bersifat patron-klien, dengan sistem politik jawa mendominasi kekuasaan hal itu. Hal itulah yang mendorong terjadinya budaya “Bapakisme”, asal bapak senang, dengan sistem kekuasaan yang bersifat sentralistik bertahan selama 32 tahun. Keadaan politik saat orde baru awal dari munculnya “politik jawa atau javaisme” javaisme adalah taat dan setia kepada atasa yang pada akhirnya menjurus kepada fasisme

Empat konsep kekuasaan ini selalu digunakan oleh masyarakat jawa dalam fenomena kerajaan zaman dahulu etung, Arok, Arya Teja Tumenggung Wilwakita, fenomena majapahit, kerajaan demak, mataram, dan kasultanan ngayogyakarta hadiningrat

Pasca soeharto runtuh, pergantian kekuasaan tetap di dominasi orang jawa. B.J Habibie pun mengakui berdarah jawa dari ibunya, kemudian mengantikan soeharto menjadi Presiden Indonesia yang ketiga, tetapi kekuasaannya tidak berlangsung lama. Sejak masa reformasi telah terjadi 5 kali pemilhan Presiden. Pertama, pemilihan presdien pada tahun 1999 dilakukan secara tidak langsung dipilih dan di tetapkan melalui sidang MPR, dan DPR, Ketika itu Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat. Kemudian megawati terpilih menjadi presiden kelima mengantikan Gus Dur yang dilengserkan melalui sidang istimewa MPR. Kedua, pilpres secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan 2009 terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden keenam.

Konsep politik jawa tentu tidak dapat melepaskan sejarah zaman dahulu saat penguasaan kerajaan-kerajaan hindu berkuasa di Nusantara. Ada empat komponen kekuasaan masyarakat jawa.

Pertama, pada zaman jawa hindu kekuasaan diraih melalui sistem kasta, tapi ada kesempatan untuk naik kasta melalui perjuangan politik. Adapun pada zaman jawa Islam di tentukan dari usaha seseorang untuk memperjuangkannya. Kedua, kekuasaan dapat di pengaruhi dari adanya ethical senjata, ataupun prajurit yang setia. Dengan bermodalkan senjata seorang penguasa dapat menjadi pahlawan ataupun penjahat. Sedangkan dari modal teman yang setia seseorang dapat dengan memudah membangun suatu negeri atau menghancurkan negeri tersebut.

Ketiga, kekuasan membuhtukan biaya yang besar, sehingga seorang aktor politik harus menguasai berbagai sumber daya alam dan memonopoli perdangngan baik darat maupun laut. Keempat kekuasaan dapat didapatkan melalui pendekatan ke penguasa, untuk meminta suatu jabatan ataupun posisi penting, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang berasal dari kelompoknya. Keempat konsep ini saling memengaruhi dan berkaitan satu dengan yang lain, dan aktor politik harus memulai dari proses perjuangan politik baik secara individu maupun kelompok.

Perilaku model kekuasaan jawa kita coba melihat dalam kasus Tunggul ametung okoh dalam Pararaton yang menjabat sebagai akuwu wilayah Tumapel, yaitu salah satu daerah bawahan kerajaan Kadiri pada masa pemerintahan Kertajaya (1185 – 1222). Ia kemudian mati dibunuh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian mendirikan Kerajaan Singhasari. Dan arok pendiri Kerajaan Tumapel (yang kemudian terkenal dengan nama Singhasari). Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rajasa Bathara Performed Amurwabhumi pada tahun 1222 – 1227 (atau 1247). Arok mendapatkan kekuasaan melalui proses membunuh Tunggul ametung. Dan Arya Teja keturunan dari renggalawe menjadi patih karena kebijaksanaan dan kecerdikannya, mendapatkan gelar Tumenggung Wilwatikta dan memperoleh wilayah Tuban dan Jepara.

Dari kisah ketiga aktor politik yang disebutkan mungkin bisa sedikit menjadi gambaran terhadap fenomena perpolitikan masa kini. Analisis Pramoedya dalam melihat ketiga sosok tersebut dengan menganalisa an excellent, menyingkirkan teman-teman dan pasukannya yang setia sedangkan cara lain meenjalin kerjasama dengan cara memberikan kedudukan. Hal itu dilakukan agar tetap kekuasaannya tetap langgeng. Kedua, diberikan kepercayaan menjadi penguasa suatu wilayah, dengan perlindungan dari penguasa pusat. Ketiga, mengindentifikasi pemerintah pusat dalam hal kebijakan , kemewahan hidup, dan bangunan Istana. Keempat, mereka yang mendapatkan perlakuan intimidasi dan diskriminasi dari penguasa, kemudian melakukan pertemuan mempersiapkan rencana politik, bertujuan menjatuhkan atau menggatikan penguasa. Kelima, memiliki sikap tenang, tidak emosional, berwibawa mempunyai perencanaan yang matang, dan pintar berdalih, serta berbohong apabila dalam keadaan ditekan. Keenam, pintar memanfaatkan situasi dan peluang, didalam hal ini mengadu domba antar kekuatan politik, baik lawan politik yang berpotensi besar maupun kecil. Ketujuh, selalu menyebarkan desas-desus yag menjelk-jelekan lawan politik, dengan tujuan agar wibawa dan popularitas lawan politik turun di khalayak umum. Kedelapan mengorbankan bawahan ataupun teman dengan tujuan untuk mengamankan jabatan atau kedudukan. Kesembilan mengitimidasi dan mendiskriminasi lawan politik. sepuluh aktor politik harus menyebarkan mata-mata untuk mengawasi lawan politik.

Kisah novel Arok Dedes dan Arus Balik ini sesungguhnya menjadi cerminan perpolitikan Indonesia dari orde baru hingga reformasi hari ini. Point kedua dan kedua dapat dimaknai dalam bagi-bagi kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik merupakan kharakteristik yang tercemin hingga dahulu. Ini dapat di kaji dan dibenturkan fenomena pasca pemilu 2019, aktor politik yang berkuasa dapat memberikan tawaran posisi kepada lawan politik agar mendapatkan stablitas politik. area keempat kita juga dapat sadingkan dengan fenomena perpolitikan nasional, paling dekat ialah fenomena Pa 212, merasa ada diskriminasi yang didapatkan oleh rezim yag berkuasa. Kelompok ini melakukan konsolidasi dan menghasilkan kekuatan politik yang besar dalam ingin menumbang rezim. Point-point selanjutnya pembaca dapat menafsirkan sendiri dengan pembenturan realitas sosial, penulis merasa point selanjutnya membuat anda berfikir dan memiliki analisis sendiri yang sama dengan penulis bahwa realita perpolitikan Indonesia hari ini sama dengan realita kondisi perpolitikan masa lampau.

Pramoedya menjelaskan ada tiga komponen penting dalam pengendalian kekuasaan politik jawa. Pertama memberikan kekuasaan maupun jabatan kepada keluarga maupun kerabat dekat dilingkaran kekuasaanya. Hal itu bertujuan untuk mengamankan jabatan dan kekuasaanya. Kedua, memberikan kekuasaan maupun jabatan kepada orang yang berjasa, dengan tujuan untuk menyetujui kebijakan yang dibuat. Ketiga, kekuasaan diberikan oleh penguasa kepada orang lain atau kelompok lain suatu jabatan, kemudian diikuti dengan perjanjian syarat-syarat harus mematuhi kebijakan dan peraturan yang dibuat penguasa. Jadi ketiga hal tersebut yang dimaksud adalah oligarki politik atau dinasti. Bagaimana dengan konteks fenomena perpolitikan di Indonesia. Mengulas di point pertama, kita bisa mengkroscek peta parpol di Indonesia dipimpin oleh kalau tidak Militer, Pengusaha, dan teknokrat lama. Tiga latarbelakang ini mewarnai partai politik di Indonesia. Di Indonesia partai politik atau kekuasaan tingkat daerah menurunkan kekuasaan kepada kerabat dan keluarga merupakan hal yang sangat mudah ditemui dan dianalisis namun kadang kali masyarakat kelas menengah kebawah pekewuh dalam mengungkapkan. Pekewuh ialah tidak enakan. Tujuan dari ini semua bagi saya ialah mengamankan aset kekayaan tidak hanya sekedar jabatan. Maka iklim perpolitikan di Indonesia sangat oligarki. Area kedua memberikan jabatan kepada orang yang berjasa di Indonesia adalah hal yang umum , salah satu tujuannya adalah memberikan tanggung jawab yang dapat di kontrol oleh penguasa. Section ketiga dianamakan politik dagang sapi, memberikan kekuasaan kepada orang namun dengan syarat yang harus di ikuti dan dijalankan sesuai perintah atasan. Design ini telah berjalan saat orde baru.